Zulkifli Minta Agar Menolak UUD ’45 Hasil Amandemen

Zulkifli Minta Agar Menolak UUD ’45 Hasil Amandemen dr. Zulkifli S Ekomei.

 
Oleh: Dasman  Djamaluddin_
 
Lihatlah foto saya bersama dr. Zulkifli S Ekomei yang duduk berhadap-hadapan dengan saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Di samping Zulkifli adalah Nurman Diah (putra tokoh pers B.M. Diah) dan di samping saya adalah Rohadi Subardjo (putra Menteri Luar Negeri Pertama RI).
 
Saya ingin mengungkapkan, bahwa Selasa, 14 Mei 2020 ini akan berlangsung sidang lanjutan gugatan terhadap amandemen UUD ’45 yang diajukan
dr. Zulkifli S Ekomei, yang duduk berhadap-hadapan dengan saya itu, sebagau penggugat UUD 1945 hasil amandemen.
 
Tanggal 14 Juli 2020, merupakan sidang lanjutan sebagai penggugat UUD’45 akan menjawab para tergugat dan turut tergugat yang dalam istilah hukumnya disebut replik.
 
Dalam replik yang akan dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang akan dipersoalkan, antara lain rancunya sistem-sistem ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya UUD’45 hasil amandemen, sebagai contoh adalah Putusan Mahkamah Agung RI no. 44 P/HUM/2019.
 
Gugatan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan Zulkifli kepada sejumlah tergugat dari legislatif hingga Presiden.
 
Berdasarkan berkas gugatan, Zulkifli menuntut ganti rugi kepada masing-masing tergugat dan turut tergugat sebesar Rp 1 miliar, dengan total mencapai Rp 19 miliar.
 
Zulkifli juga meyakini, nantinya akan banyak bermunculan orang yang disebut ‘penggugat intervensi’.
 
Menurutnya, kemunculan orang-orang ini perlu dipicu oleh seseorang sepertinya yang berani menggugat lebih dahulu.
 
Pasalnya, kata dia, masalah gugatan terkait berlakunya UUD 1945 hasil amandemen ini merupakan masalah keberanian.
 
“Mungkin nanti setelah sidang pertama ini akan banyak namanya penggugat intervensi, ini kan masalah keberanian. Banyak orang yang tidak berani melakukan gugatan sebesar ini. Makanya saya memberanikan diri dengan tekat bismillah saya lakukan. Dan yang sebelumnya dukungan tersembunyi, sekarang (akan) muncul semua,” tandasnya.
 
Jadi inti gugatan Zulkifli, adalah gugatan soal Perbuatan Melawan Hukum agar UUD 1945 sebelum amandemen kembali diberlakukan.
 
Memang benar, dukungan kepada Zulkifli bermunculan menjelang pembacaan Replik hari Selasa, 14 Juli 2020.
 
_Sudah Lama Digugat Tetapi Tenggelam_
 
Ide untuk mengamandemen UUD 1945, sudah muncul juga jelang Pilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Salah seorang Calon Presiden, Prabowo Subianto waktu itu, berkali-kali mengumandangkan jika ia terpilih akan serius mempelajari ingin mengamandemen UUD 1945. Hal itu sudah masuk dalam agendanya jika terpilih.
 
Bahkan ada yang meminta harus dilakukan pemungutan suara secara langsung dari rakyat (voting), agar amandemen itu bisa terwujud. Ternyata tidak terwujud, karena Prabowo kalah dalam Pilpres.
 
Yang jelas tentang amandemen ini sudah lama disuarakan. Bayangkan, hari Rabu, 20 Mei 2015, pukul 6.40 WIB, Radio El-Shinta meminta saya melakukan wawancara langsung. Memang tema-nya tentang Hari Kebangkitan Nasional, tetapi akhirnya bermuara di gagasan Amandemen UUD 1945.  Waktu ini, saya sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Penyiar Radio El-Shinta, Niken menanyakan kepada saya seputar hari tersebut seraya memperdengarkan kilas balik arti penting hari Kebangkitan Nasional.
 
Setelah berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, kita berpindah ke dialog amandemen UUD 1945. Ujar saya, “jalan satu-satunya adalah merevisi kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini saya mencontohkan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan Legiun Veteran RI (LVRI) yang sudah jauh hari mengingatkan.”
 
Ikatan Alumni Universitas Indonesia dalam catatan saya pernah mendesak amandemen agar UUD 1945 dikaji ulang, karena banyak pasal yang tidak menjiwai semangat Pancasila dan UUD 1945 itu.
 
Ketua Iluni UI waktu itu, Chandra Motik Yusuf,  mengatakan, kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan belum bisa membuat rakyat Indonesia sejahtera. Pasalnya, dari segala aspek yang ada, Indonesia masih lemah.
 
“Kondisi negara kritis, sarat dengan persoalan, antara lain lemahnya penegakan hukum, oligarki partai, kartel ekonomi, korupsi, infrastruktur, kesehatan, keragaman, dan pendidikan,” kata Chandra di Depok, pada hari Sabtu , 29 Maret 2014. Ini ada dalam catatan saya.
 
Tidak hanya Ketua Iluni UI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), juga waktu itu,  Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu menambahkan, pengkajian ulang terhadap amendemen UUD 1945 harus dilakukan dengan benar. Sehingga bisa merubah jalan kehidupan berbangsa menuju yang lebih baik.
 
“Selain itu juga bertujuan untuk membuat generasi bangsa ke depan memahami isi UUD,” ujarnya.
 
Pernyataan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu, sama dengan yang diperdengarkan Legiun Veteran RI (LVRI). LVRI telah mengeluarkan Pokok-Pokok Pikiran Kaji Ulang Perubahan UUD 1945, pada tahun 2013.
 
Mereka ini hadir tanpa membusungkan dada. Bahkan dengan rendah hati, usia yang uzur (seperti Letjen/Purm Rais Abin/Angkatan Darat, sekarang memasuki usia 93  tahun), tetapi masih aktif memimpin Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Kalaupun harus bolak balik ke rumah sakit,adalah hal yang wajar di usia tersebut.
 
Sejauh ini diakui bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahannya telah mengubah secara radikal bangunan sistem pemerintahan Indonesia. Ada beberapa lembaga negara yang kehilangan fungsi dan kewenangannya seperti MPR. Majelis itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara karena lembaga itu menjadi bikameral yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  (Penulis, Wartawan Senior tinggal di Jakarta) 
 
(gwa).