Prof. Zainuddin Maliki: Konflik Masyarakat Itu Dampak Dari Kegaduhan Elite

Prof. Zainuddin Maliki: Konflik Masyarakat Itu Dampak Dari Kegaduhan Elite Prof. Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR RI dalam melakukan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Pantenan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jumat 25-12-2020.

Laporan: Sudono Syueb

Masyarakat di bawah itu guyub, hidup damai, bertetangga saling menyapa. Tidak ada konflik yang berarti, apalagi sampai mengancam keutuhan NKRI. Kalau terjadi konflik yang memicu krisis itu seringkali sebagai kepanjangan dari konflik dan kegaduhan antar elite. Hal itu dikemukakan oleh Prof. Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR RI dalam melakukan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Pantenan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jumat 25-12-2020 kemarin.
Dalam masyarakat kita yang cenderung paternalistik, demikian anggota Fraksi PAN itu menyatakan bahwa rakyat di bawah hanya mengikuti kecenderungan elite. Jika elite guyub, rukun dan damai maka di bawah pun juga demikian. Namun jika elite konflik, saling sikut dan gontok-gontokan, dengan mudah akan menyulut konflik dan kegaduhan di bawah.
Jika disadari dan diamalkan dengan baik, sebenarnya Pancasila memperkokoh tumbuhnya masyarakat paguyuban. Sila ketiga persatuan Indonesia, mendorong terwujudnya sebuah masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan yang individualistik dan mementingkan diri sendiri.
"Paguyuban itu bisa kita rasakan di masyarakat bawah. Mereka saling peduli, tolong menolong dan saling memberi," ungkapnya.
"Masyarakat paguyuban terganggu acapkali sebagai dampak dari perebutan elite dalam berburu sumberdaya langka di negeri ini," tambahnya.
Dalam pembahasan Undang-undang Ciptakerja kemarin, demikian mantan anggota Panja RUU Ciptakerja ini mencontohkan, selalu  melewati perdebatan yang cukup keras jika terkait dengan pengaturan distribusi dan alokasi sumberdaya langka. Sebut saja seperti pengaturan system perizinan, hak guna bangunan, penggunaan lahan, pengukuhan kawasan hutan, pengaturan lingkungan hidup, kewenangan pusat dan daerah, juga soal penataan ruang wilayah propinsi, kabupaten dan kota.
Karena didorong kepentingan bisnis, maka muncul ide untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga bisnis, bukan lembaga nirlaba. Padahal pendidikan terutama memiliki fungsi memanusiakan manusia, dan hal ini akan terwujud jika pendidikan diselenggarakan atas dasar prinsip nirlaba.
"Melalui perdebatan yang alot, bahkan sempat tiga kali tunda, akhirnya klaster pendidikan dikeluarkan dari omnibuslaw, dan dikembalikan sebagai lembaga nirlaba," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Jadi tampak bagaimana elite terlibat dalam perebutan alokasi dan distribusi sumberdaya langka.  Mereka cenderung melupakan bahwa Pancasila mengedepankan paguyuban dan bukan patembayan.
Pancasila mendorong kesatuan dan persatuan bukan perpecahan, permusyawaratan dan bukan konflik, keadilan dan bukan keserakahan dan kedholiman

"Jadi saya setuju kalau sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itu tidak hanya diperuntukkan masyarakat di bawah, melainkan justru dimulai dari kalangan elite. Sehingga elite, di dalam maupun di luar pemerintahan, bisa hadir menjadi suri tauladan masyarakat di bawah," ungkap anggota DPR RI dari dapil Jatim X Gresik dan Lamongan ini menjawab tanggapan peserta sosialisasi. (sdn).