Kajian Kelembagaan Pelaku Usaha dalam UU Cipta Tenaga Kerja bagi Perlindungan Konsumen

Kajian Kelembagaan Pelaku Usaha dalam UU Cipta Tenaga Kerja bagi Perlindungan Konsumen M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. (ist).

A. Resistensi Asas Pemerataan Hak.

Pasal 2 ayat (1)  menegaskan Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak;
b. kepastian hukum;
c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan,
e. kemandirian. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemerataan hak adalah  penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah bisa diterapkan di negara kita yang sudah mengerterapkan asas Pancasila dengan pendekatan perpaduan antara penghargaan terhadap tenaga kerja dengan pendekatan fungsional profesionalitas dan kapabilitas berdasarkan pendekatan structural seseorang di kelembagaan usaha? Pengeterapan Asas Pemerataan Hak ini hanya bagus dalam cita-cita tapi utopia dalam pelaksanaan. Asas ini sangat berbau ideologi sosialis atau komunis, sama rata, sama rasa, atau senasib sepenanggungan. Asas ini menimbulkan resistensi di kalangan tenaga struktural maupun fungsional yang ada selama ini. Hal ini akan potensial berpengaruh kepada penurunan kualitas ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam memberikan standar pelayanan yang prima kepada konsumennya.

 

B. Standar Izin Usaha Berbasis Risiko dan Dimensi Perlindungan Konsumen

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Kemudian ayat  (2)  Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ayat (3)  menegaskan bahwa Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau e. risiko volatilitas. Bagaimana jika aspek-aspek ini jika dikaitkan dengan zat adiktif yang membahayakan?

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (3) di atas menjadi kendur dengan adanya ayat (4)  yang menegaskan bahwa Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Dan kemudian ayat (5)  yang menegaskan bahwa Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau d. keterbatasan sumber daya.

Dalam penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan “tingkat risiko” adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 62 ayat (2) menegaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 ayat (1) mengatur ancaman bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

C. Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanaan Izin Berbasis Risiko.

Peraturan Pelaksanaan dalam Pasal 12 menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maka dalam Rancangan Peraturan Pelaksanaanya perlu dicermati bahwa keterbangunan keberadaan eksistensi pelaku usaha yang izin usaha berbasisi risiko perlu mempertimbangkan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 3. Undang-Undang sektor lainnya yang memiliki dimensi perlindungan konsumen barang dan/atau jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

D. Sertifikat Berisiko Menengah Tinggi Wajib Dipenuhi Sebelum Melakukan Usaha / Pra Pasar.

Dalam Pasal 9 ayat (1)  menegaskan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi: a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Selanjutnya ditegaskan pada ayat (2)  Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. pemberian nomor induk berusaha; dan b. pernyataan sertifikasi standar.

Maka pada ayat (3)  mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. nomor induk berusaha; dan b. pemenuhan sertifikat standar. Dalam pelaksanannya diatur bahwa:

Ayat (4)  Pernyataan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Ayat (5)  Pemenuhan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. (M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, 06/9/2020/Telepon 081130354).