iNDEPENDEN dan Partai NON-PDiP HARUS MENDOBRAK dengan APPLE TO ORANGE

 iNDEPENDEN dan Partai NON-PDiP HARUS MENDOBRAK dengan APPLE TO ORANGE SiLA BASUKi, SH. MBA

       Kalau perbandingan yang sesuai (proporsional) atau dikenal dengan istilah "apple to apple" adalah membandingkan buah apel harus dengan buah apel juga, maka sebaliknya, perbandingan yang tidak sesuai (unproporsional) atau dikenal dengan istilah "apple to orange" artinya ibarat membandingkan buah apel dengan buah orange. Jelas beda.
        Pada beberapa tulisan opini saya tentang  WALiBOYO terdahulu, berulang kali saya ingatkan, jika PDiP sebagai partai Pemerintah - yang nyata-nyata disokong oleh kalangan luas, terutama birokrasi dan pengusaha - sudah menggerakkan mesin politiknya (untuk merangkul semua pihak), maka kekuatan ini "seng ada lawang". Mereka punya segalanya, *man power, money power, political power, mass power, press power*. Pasangan kandidat yang lain bakal cuma menjadi penggembira, memeriahkan kontestasi pilkada Surabaya. Dan pada akhirnya cuma gigit jari, menghitung rugi, menyesali maku hati.
        Namun siapakah yang mengetahui takdir ? Maka sebaliknya, sekecil apapun peluangnya dan seberat apapun tantangan konsekuensinya, maka KESEMPATAN yang sama untuk bisa keluar sebagai pemenang, sejatinya juga masih mungkin bisa diraih oleh pasangan jalur partai non-PDiP dan atau pasangan jalur independen (perseorangan). Tentu untuk itu, dibutuhkan "kerja keras", malah bukan hanya itu, tapi lebih penting lagi adalah kerja cerdas, mengajak non-PDiP dan independen menjadi KOALiSi POROS TENGAH yang mendobrak dan menghantam kekuatan apple to apple "drama" PDiP - Gerindra. Siapa mau jadi pemrakarsa ? Atau lebih gampang ikut yang sudah kuat saja ? .. Silakan, itu pilihan anda.
        Saya mengamati, Partai Keadilan Sejahtera (PKS, 5 kursi), Partai Solidaritas Indonesia (PSi, 4 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP, 1 kursi), sampai saya turunkan tulisan ini, nampaknya masih _wait and see_, menakar peta kekuatan para kandidat yang muncul dan direspon (positif, pasif, atau negatif) oleh massa konstituen Surabaya. Hanya berandai-andai, bila ketiga partai tersebut berkoalisi, sehingga jumlah kursi koalisi (10 kursi), itu artinya sudah mencapai 20% dari total kursi DPRD Surabaya yang berjumlah 50 kursi ; cukup sebagai syarat mengusung pasangan cawali-cawawali. Sayangnya pengandaian ini hampir tak mungkin terjadi. Mungkinkah PKS bisa berkoalisi dengan PSi, atau sebaliknya ?! ..
        Bila ternyata akhirnya berharap semua partai non-PDiP berkoalisi juga sudah tidak mungkin - sebab mereka cenderung melihat ke mana arah air atau angin yang kuat, kesanalah mereka begabung - maka satu-satunya peluang untuk menghadang hegemoni "persekutuan" koalisi besar group PDiP - Gerindra, adalah jalur independen. Di beberapa tempat di daerah terbukti pasangan independen juga bisa menang, maka saran saya, majulah independen dan menanglah ; agar kami rakyat indonesia, khususnya Surabaya, bisa yaqin, bahwa demokrasi dan kedaulatan musti kembali kepada rakyat, bukan dalam kendali partai, apalagi kendali "sing duwe duwit" alias Cukong atau Taipan uang bakal jadi "juragan" walikota yang jadi, padahal sesungguhnya ia cuma boneka atau komoditi politik yang bisa dibeli.
        Itulah ancaman bangsa dan negara Indonesia saat ini. Sungguh tragedi yang mengenaskan, kalau demokrasi ini ternyata akan tersandera oleh PARA CUKONG yang bisa memenangkan kandidat dengan menyuap oknum KPUD, dan BAWASLU, seperti pada kasus Wahyu Setiawan (WS), komisioner KPU Pusat dan Agustiani Tio Feidelina (ATF), komisioner BAWASLU Pusat, saat PEMiLU 2019 kemarin. 
        Semoga melalui KONWALiBOYO (konvensi walikota Suroboyo) yang segera dikemas dengan nuansa AKADEMiS, representasi SUARA RAKYAT, kita bakal punya referensi (rujukan) dari para NARASUMBER yang akan memberi kisi-kisi SYARAT dan KRiTERiA seperti apa LAYAK JADi WALiKOTA SURO BOYO - wani ing beboyo. Bukan cuma walikota sing golek rupo, golek bondo lan golek rondo, melanggengkan kekuasaan DiNASTi dan KRONi.
                Maka marilah rakyat Surabaya, terutama aktivis kebangsaan, kaum muda milenial, para emak-emak, saya himbau melalui opini ini, jangan mau lagi diajak atau digiring-giring untuk mendukung dan memilih SEORANG CALON atau KANDiDAT tertentu, karena itu sama saja kita diajak _vooting_ (memilih) seseorang sebelum pilkada dilangsungkan. Kita harus fair, obyektif dan profesional, tidak menyoal SiAPA ORANGNYA, tetapi apa KUALiFiKASi nya. Jangan pilih generasi KORUP dan KKN (konco-konco ne dewe). Walikota Suroboyo kudu arek nom-noman sing wani ; wani maju, wani mbantu, lan wani ngejak rakyat melok GUMUYU. Ayo bersatu.
 
Semoga bermanfaat ..
 
Surabaya, 11/01/2020.
SiLA BASUKi, SH. MBA.-