Cak Hariyanto: PBB Warga Miskin Sebaiknya Dibebaskan

Cak Hariyanto: PBB Warga Miskin Sebaiknya Dibebaskan

Hadiri Rapat Rutin RW 01 Simo Pomahan Baru Surabaya, Cak Hariyanto dibombardir pertanyaan warga seputar permasalahan petanahan, terkait kapasitas Cak Har selaku ahli hukum dan advokat.
 
Ada suasana tak biasa dalam rapat rutin RW 01 Simo Pomahan Baru yang diikuti 12 perwakilan RT pada Jum’at malam (24/1/2020). Rapat malam itu dihadiri Cak Hariyanto selaku bakal calon walikota Surabaya yang berasal kecamatan yang sama, Sukomanunggal. Momen silaturahmi itu dimanfaatkan warga untuk berdiskusi seru terkait masalah hukum utamanya problematik agraria. Berikut kami merangkumnya.
 
Masalah Tanah Tidak Sederhana
 
Cak Hariyanto menjelaskan pada warga, bahwa permasalahan tanah tidaklah sederhana seperti yang dikira karena banyak faktor di dalamnya dan sifatnya sophisticated  (rumit), termasuk tanah berlebel ‘Surat Ijo’. Sayangnya, surat ijo selalu menjadi komuditas politik yang kerap dimunculkan di masa kampanye pilkada dan pilwali.
 
“Jangan mudah percaya, kalau ada pihak menjanjikan sanggup tuntaskan ‘Surat Ijo’. Karena hal ini tidak mudah,” tegas Cak Hariyanto.
 
BPHTB dan PBB
 
Terkait rumitnya masalah tanah, cak Hariyanto menyarankan masyarakat untuk wajib tahu 2 hal, yakni BPHTB dan PBB. BPHTB akronim dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Setiap warga yang ingin membeli tanah dan rumah wajib bayar BPHTB sebesar 5% dari harga jual. Jika BPHTB ingin dipecah atau dibalik nama ada biaya lagi sebesar 2,5%.
 
“Terkadang warga untuk memiliki tanah dan bangunan harus dikenakan biaya 7,5%, BPHTB 5% dan BB 2,5%, hal ini jelas sangat memberatkan. Harusnya cukup 5%,” ungkap Advokat senior ini.
 
Selain BPHTB, warga wajib bayar pajak (PBB) tiap tahun untuk tanah dan bangunan yang dimiliki. Jika tidak bayar PBB, berlaku denda dan akumulatif.
 
“Sampai saat ini belum ada pemutihan PBB. Ada denda dan akumulatif, jika warga tak bayar PBB beberapa tahun,” terang sang Kurator nasional ini.
 
PBB Harusnya Kondisional
 
Meski besaran PBB sesuai NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak, namun menurut Cak Hariyanto parameter ini belum cukup dan belum mencerminkan unsur keadilan. Menurut Cak Har, ketentuan PBB seharusnya bersifat kondisional; tanahnya lokasinya dimana, berapa luasnya dan milik siapa.
 
“Misal, untuk tanah milik warga miskin, yang luasnya kurang dari 6 x 12 meter dan NJOP dibawah 200 juta. Sebaiknya PBB mereka bisa dibebaskan atas nama keadilan,” harap Cak Har.
 
Cak Har menambahkan, PBB bisa dikenakan subsidi silang. PBB untuk mereka di pemukiman elit ditambahkan untuk menopang PBB warga miskin sehingga penghasilan negara atas pajak tidak berkurang. (SURABAYABAHAGIA.Id).